Apa rasanya jika kamu divonis mati, padahal tak ada bukti kamu melakukan kejahatan?

Inilah yang dialami Yusman Telaumbanua. Pada 2013, ia divonis hukuman mati oleh  Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias. Ia dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap 3 orang. Yusman dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa tahu detilnya. Ia lalu disiksa dan tidak diberikan jasa penerjemah bahasa Nias. Padahal penyidik tahu Yusman tak bisa berbahasa Indonesia.

Untungnya, empat tahun kemudian, Yusman dibebaskan dari vonis hukuman mati.  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Yusman direkayasa.

Kasus tersebut menunjukkan sistem hukum Indonesia masih rentan, khususnya bagi yang divonis hukuman mati. Belum lagi hukuman mati terbukti tak memberikan efek jera.

Contohnya, walau pemerintah kerap mengeksekusi terpidana kasus narkoba, tapi angka kejahatan narkoba terus melambung.  Pada 2015, misalnya, pemerintah mengeksekusi 14 terdakwa kasus narkoba. Tapi, pada tahun berikutnya, angka kasus narkoba meningkat dari 638 kasus di 2015 menjadi 807 di tahun berikutnya.

Agar lebih paham alasan hukuman mati harus dihapus, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, Amnesty International Indonesia, bersama AJI Jakarta dan Institute for Criminal Justice Reform, menyelenggarakan diskusi publik 'Perkembangan Terkini Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia' di Historia Food and Bar pada Rabu 10 Oktober, pukul 13.00 WIB.

Akan hadir sebagai pembicara:

1. Dr. Mualimin Abdi, SH., MH, Dirjen Hak Asasi Manusia – Kementerian Hukum dan HAM (dalam konfirmasi);

2. Usman Hamid, Direktur Eksekutif – Amnesty International Indonesia;

3. Erasmus Abraham Todo Napitupulu, Program Director - Institute for Criminal Justice Reform; dan

4. Asnil Bambani Amri, Ketua – Aliansi Jurnalis Independen Jakarta.

Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama-sama menuntut pemerintah untuk hapuskan hukuman mati!