Indonesia memiliki sejarah kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang panjang. Sayangnya, masih banyak kejahatan kemanusiaan yang tidak diakui oleh pemerintah atau disampaikan secara parsial dan kabur. Pada 29 Agustus 2023, koalisi yang terdiri dari para sejarawan, pendidik, akademisi, seniman, aktivis, dan elemen masyarakat sipil lainnya, mendeklarasikan desakan penulisan ulang sejarah kepada pemerintah Republik Indonesia. Deklarasi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengklarifikasi berbagai tragedi kemanusiaan sejak 1965 hingga kini sebagai salah satu langkah menegakkan hak asasi manusia (HAM). 

Deklarasi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengklarifikasi berbagai tragedi kemanusiaan sejak 1965 hingga kini sebagai salah satu langkah menegakkan hak asasi manusia (HAM). 

Pasalnya, berbagai komunitas korban dan penyintas pelanggaran HAM yang berat merasa komitmen pemerintah untuk menuntaskan beragam kasus kekerasan kurang memadai.

Misalnya, walaupun Presiden Joko Widodo mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, banyak kasus-kasus lain yang luput dari pengakuan tersebut. Salah satu kasus yang tidak diakui adalah pembunuhan terhadap pembela HAM, Munir Said Thalib, pada 7 September 2004. 

Bedah buku ini akan Menghadirkan Suciwati Munir, istri dari almarhum Munir, untuk membahas perkembangan terkini kasus Munir dan membedah buku berjudul ‘Mencintai Munir’ yang ditulisnya. Kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa penanggap dan dibuka untuk publik.