Desak Pemerintah Segera Melindungi Hak Pekerja Kesehatan!

UPDATE: Pemerintah akhirnya berencana mendistribusikan 105.000 APD ke sejumlah rumah sakit rujukan dan dinas kesehatan. Namun, saat ini APD akan didistribusikan sesuai daftar skala prioritas daerah yang berpusat di pulau Jawa dan Bali. Mari terus desak untuk memastikan rencana distribusi berjalan adil dan merata di seluruh Indonesia!

Foto: Ilustrasi tenaga kesehatan (Tempo)

Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pekerja layanan kesehatan lainnya adalah garda terdepan melawan Covid-19, tapi kesehatan dan keselamatan mereka justru diabaikan.

Dua tenaga kesehatan dari RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, terpaksa memakai jas hujan plastik ketika memindahkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.

Beberapa petugas medis hanya diberi masker N95, dan pembelian baju hazmat yang harganya mahal dibebankan kepada rumah sakit.

Bahkan sudah ada 24 dokter dan 6 perawat meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 saat bertugas maupun karena kelelahan akibat jam kerja yang panjang. Entah ada berapa lagi yang bernasib sama.

Cerita-cerita di atas menunjukkan lemahnya perlindungan kesehatan dan keamanan yang diberikan pemerintah terhadap mereka. Penyebabnya protokol perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 belum dijalankan secara tegas, terpadu, dan konsisten.  

Selain itu, petugas kesehatan yang mau memeriksakan diri atas infeksi COVID-19 harus menanggung sendiri pembiayaannya.

Kenyataan ini sungguh miris! Sama seperti semua orang, tenaga kesehatan berhak atas hak untuk kesehatan.

Tapi, kamu bisa mendorong perubahan untuk mereka.

Bantu kami untuk mendesak supaya:

  1. Presiden, Kementerian Kesehatan, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan di tingkat daerah untuk memastikan proses distribusi Alat Pelindung Diri dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

  2. Presiden dan Kementerian Kesehatan RI memastikan implementasi protokol pelayanan dan penanganan infeksi COVID-19 bagi pekerja kesehatan, termasuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.

  3. Presiden dan Kementerian Kesehatan RI segera memberikan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pekerja kesehatan lain yang terpapar COVID-19 dan memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan.

Yuk, tanda tangan petisi ini dan desak pemerintah penuhi hak kesehatan profesi medis!

Jika kita membantu mereka, berarti kita dukung keselamatan kita semua.

 

Salam solidaritas,

Amnesty International Indonesia

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

7,901 signature
Goal: 10000 signature

Will you sign?

Showing 4170 reactions

  • Nianda Khairunnisa
    signed via 2020-06-01 13:17:49 +0700
  • Theresia Michelle
    signed via 2020-06-01 05:50:44 +0700
  • Ghina Alliyah Roihana
    signed 2020-05-31 14:46:30 +0700
  • Evira V
    signed via 2020-05-31 13:42:21 +0700
  • ferawaty tanu setiawan
    signed via 2020-05-29 17:18:03 +0700
  • Mochamad Rifa’i
    signed 2020-05-21 19:29:12 +0700
  • mella sentosa
    signed 2020-05-21 19:05:53 +0700
  • Polo Maharya
    signed 2020-05-19 08:32:17 +0700
    Ayooo kita mendesak penguasa
  • Gorys Siborutorop
    signed 2020-05-12 15:09:03 +0700
  • Kevin Aryatama
    signed via 2020-05-11 19:11:54 +0700
  • Agoose Galang Satria
    signed via 2020-04-29 06:30:21 +0700
  • Pat Mikail
    signed via 2020-04-28 15:54:22 +0700
  • Khamid Istakhori
    signed via 2020-04-27 17:20:52 +0700
  • Ucu Cahyadi
    signed via 2020-04-26 10:17:10 +0700
  • Antonio Belo
    signed via 2020-04-25 15:07:29 +0700
  • Windiana Mutiasih
    signed via 2020-04-25 09:16:28 +0700
    Saya di PHK sebelah pihak, akibat corona perusahaan tidak ada pemasukan, toko di tutup bukan keputusan saya, namun saya di anggap tidak perform.
  • dhimas bayu
    signed via 2020-04-24 00:52:05 +0700
  • Alfiarum Cahyani
    signed via 2020-04-23 22:07:37 +0700
  • Kamilia Sukmawidewi
    signed via 2020-04-23 22:00:41 +0700
  • Sarah aulia Hayati
    signed via 2020-04-23 21:55:31 +0700
  • René Hoksbergen
    signed via 2020-04-23 13:57:24 +0700
    give the Papua a better chance
  • Darma Listi
    signed 2020-04-22 23:08:39 +0700
  • syihab counte syihab
    signed 2020-04-22 16:08:33 +0700
    Seharus nya pemerintah Indonesia dari awal sudah sigap atau karantina wilyah, bukan malah jadi guyonan, menganggap enteng covid19 , akhir nya korban banyak berjatuhan, seakan pemerintah cuek, kejadian ini wajib di pertanggung jawab kan oleh presiden jokowu selaku panglima tertinggi.
  • Teuku Akhyar
    signed via 2020-04-21 23:11:44 +0700
    Razim pemerintahan yang tidak serius menjalankan fungsi utama negara yakni; melindungi, menjamin hak-hak,dan keselamatan warganya harus segera dimakzulkan.
  • nda
    signed via 2020-04-19 17:01:30 +0700
  • Freedy Tuerah
    signed via 2020-04-19 13:22:12 +0700
    Mendesak pemerintah pusat untuk cermat melihat situasi yang terjadi dan mengambil langkah-langkah strategis bukan lebih ke arah profit, Apalagi di situasi seperti ini.
  • ananda nabila
    signed via 2020-04-18 18:24:05 +0700
  • Retno Widowati
    signed via 2020-04-18 00:13:58 +0700
  • Antonio Belo
    signed 2020-04-17 10:43:26 +0700
  • Hans van der Deure
    signed via 2020-04-15 20:02:49 +0700