Selamatkan KPK (lagi!), Tes Wawasan Kebangsaan Tak Boleh Jadi Screening Ideologi

Selamatkan KPK! Tes Wawasan Kebangsaan Tak Boleh Jadi Screening Ideologi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), garda utama perlawanan terhadap korupsi di Indonesia, kembali membutuhkan bantuanmu.

Sebanyak 75 pegawai KPK dilaporkan tidak lolos “Tes Wawasan Kebangsaan” dan karenanya terancam diberhentikan. Padahal, berdasarkan informasi kredibel yang kami terima, banyak pertanyaan yang diajukan dalam tes tersebut tidak berhubungan dengan kinerja, integritas, dan kualifikasi sebagai pegawai KPK, dan bahkan mengarah ke hal-hal personal seperti keyakinan agama dan paham politik pribadi.

Merujuk ke Konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional), yang diratifikasi Indonesia tahun 1999, ini jelas bentuk diskriminasi karena tergolong “pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.”

Ini juga melanggar pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

Karena itu, banyak pihak menduga Tes Wawasan Kebangsaan adalah dalih untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda dari pemerintah. Apalagi, mereka yang telah dikenal memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam memberantas korupsi termasuk dalam 75 orang yang dilaporkan tidak lolos tes. Bagaimanapun, pegawai KPK yang kompeten, berdedikasi dan berintegritas tinggi sangat penting bagi pemberantasan korupsi, yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ayo selamatkan KPK! Bantu serukan agar Tes Wawasan Kebangsaan tidak bersifat diskriminatif dan tidak menjadi dalih untuk menyingkirkan mereka yang berdedikasi melawan korupsi!

Salam,

Amnesty International Indonesia

Yang Terhormat Presiden Joko Widodo dan Bapak Firli Bahuri,
Saya merasa kecewa setelah mendengar kabar bahwa sekitar 75 pegawai KPK saat ini terancam diberhentikan hanya karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal dari informasi yang didapatkan Amnesty International Indonesia, diketahui bahwa tes tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan kinerja dan kualifikasi pegawai KPK.  Jika mereka diberhentikan, KPK akan kehilangan banyak pegawai yang berdedikasi dan berintegritas tinggi. Saya khawatir hal ini akan memperburuk kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Seseorang tidak seharusnya diberhentikan dari pekerjaannya hanya karena perbedaan pandangan dan kepercayaan agama atau politik pribadi. Tindakan seperti ini  adalah pelanggaran hak sipil dan diskriminasi atas hak setiap orang untuk dapat dipromosikan ke jenjang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
Saya yakin bapak juga setuju bahwa KPK adalah lembaga yang krusial dan penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Indonesia bebas dari tindak para koruptor. Oleh karena itu, saya mendesak Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI dan Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua KPK untuk berkomitmen menjaga integritas KPK dengan tidak menyingkirkan pegawai atas dasar tes wawasan kebangsaan ini.
 
Hormat saya,

Ya, saya mau terima email dari Amnesty International Indonesia.