Desak Bupati Kuningan Mencabut Segel Bakal Makam Sesepuh Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan

Kita tentu ingin menghormati leluhur yang meninggal dunia. Bagi banyak orang, makam adalah tempat yang sakral  dalam keyakinan mereka untuk menghormati leluhur.  

Namun, tujuan-tujuan seperti ini terkadang digerus oleh kebijakan diskriminatif pemerintah. Pada 20 Juli 2020 lalu, bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan  disegel oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hak penganut kepercayaan Sunda Wiwitan untuk menghormati leluhur telah dilanggar.  

Walau kepercayaan kita berbeda-beda, negara wajib , melindungi hak warga negara mengamalkan keyakinannya.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa aliran kepercayaan harus dilindungi negara sebagaimana enam agama yang diakui.  Karenanya, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan juga harus dilindungi dan hak mereka mendirikan makam harus dijamin.

Bantu kami desak Bupati Kuningan untuk: Segera membuka segel bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dan memfasilitasi rencana pendirian makam tersebut dengan jaminan perlindungan keamanan;

Tanda tangani petisi ini dan jangan lupa tuliskan pula pesan kamu untuk Bupati Kuningan di kolom komentar!

 

Salam,

Amnesty International Indonesia

412 signed so far. Help us get to 1000!

Will you sign?

Recent responses

  • Bupati Kuningan dimohon untuk segera membuka segel bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dan memfasilitasi rencana pendirian makam tersebut dengan jaminan perlindungan keamanan
  • Tolong, untuk Bupati Kuningan untuk mencabut segel bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda wiwitan, karena berdasarkan UUD th 45 pasal 28E ayat 2 setiap org bebas untuk meyakini kepercayaan yg diyakininya.

    Hal penyegelan tsb malah membuat teman2 kami yg menganut kepercayaan terasa didiskriminasi oleh pemerintah setempat.
  • Kata MK, hak penganut kepercayaan setara dengan pemeluk 6 agama lainnya, tapi faktanya?
  • Sebagai warga Kabupaten Kuningan yang mana masyarakatnya saya ketahui sangat menjunjung toleransi, ini memalukan. Pemerintah termasuk bupati gagal dalam melindungi hak warganya untuk meyakini kepercayaan, khususnya kepercayaan adat dan sepuh yang sudah ada sejak lama. Semoga Bapak Acep dan jajaran pemerintah mampu menyikapi desakan ini dengan membongkar penyegelan serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Sunda Wiwitan dalam menjalankan adat istiadatnya.
  • Di Indonesia dijamin kebebasan memeluk agama apapun!