Desak Presiden Joko Widodo Lindungi Kemerdekaan Berpendapat

Kawan,

Ada harapan baru.

Presiden Joko Widodo membuka peluang bagi dihapusnya pasal-pasal karet dalam UU ITE. Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Senin 15 Februari kemarin, Presiden meminta Polri lebih berhati-hati dalam menerapkan UU ITE. Jokowi meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk merumuskan aturan penafsiran UU ITE agar tidak timbul rasa ketidakadilan di masyarakat.

Ini adalah peluang kita. Dan ujian Presiden. Peluang, karena menunjukkan Presiden mengakui kemerdekaan berpendapat terkekang. Ujian, karena mensyaratkan Presiden konsisten menjamin kemerdekaan berpendapat.

Kita tidak boleh terlena dengan pernyataan Presiden. Kita harus ambil langkah. Sepanjang 2020, Amnesty International mencatat setidaknya terdapat 119 kasus represi kemerdekaan berpendapat akibat UU ITE. Total 141 tersangka, termasuk 18 aktivis dan empat jurnalis.

Jika khawatir dampak kriminalisasi UU ITE, maka Presiden perlu mengupayakan tiga hal.

Pertama, mereka yang divonis bersalah karena dituduh melanggar UU ITE segera dibebaskan melalui wewenang prerogatif Presiden berupa amnesti.

Kedua, mereka yang kini menjalani proses pemeriksaan di kepolisian agar dihentikan penyidikannya atau jika sudah di kejaksaan agar dikesampingkan perkaranya.

Ketiga, mereka yang dilaporkan ke kepolisian agar tak dipanggil, apalagi ditahan, sehingga tidak muncul kasus-kasus baru akibat pasal-pasal karet UU ITE.

Hal ini juga sejalan dengan imbauan Komisioner Tinggi HAM PBB agar negara mengurangi kapasitas penjara dengan membebaskan mereka yang dipenjara karena kejahatan ringan, kritik penguasa atau mereka yang tergolong tahanan politik.

Karena itu, ayo kita desak Presiden dan DPR secara bersama-sama menjamin kemerdekaan berpendapat secara konsisten. Tandatangani petisi ini dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Gunakan juga tagar #SeriusGakJok dalam kamu menyebarkan petisi ini!

#SeriusGakJok

Salam Solidaritas!