Tunda Pengesahan RKUHP, Cabut Pasal-Pasal Tidak Manusiawi!

Di 2019, masyarakat menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena mengandung banyak pasal yang tidak manusiawi. Di penghujung 2022, pemerintah kembali merencanakan pengesahan RKUHP meski masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah!

Di 9 November 2022, Amnesty International Indonesia dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya menerima salinan draf RKUHP termutakhir. Di draf tersebut, kita bisa dipenjara, didenda, bahkan dihukum mati atau penjara seumur hidup hanya karena, diantaranya:

Mengkritik Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pemerintah;
Melakukan pawai tanpa pemberitahuan; dan
Menyebarkan berita bohong tanpa sengaja.

Di tahun 2019, suara kita berhasil menunda pengesahan RKUHP. Sekarang, kita bisa mengulang sejarah! Kami butuh bantuanmu untuk mendesak pemerintah dan DPR RI untuk membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat dan menunda pengesahan RKUHP sampai seluruh pasal yang melanggar hak asasi dihapus atau direvisi!

Salam solidaritas,

Amnesty International Indonesia

Yang Terhormat Ibu Puan Maharani
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 
Pada 2019, pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Saya sangat kecewa ketika mendengar bahwa saat ini terdapat rencana untuk segera mengesahkan RKUHP tanpa perubahan berarti dan partisipasi bermakna dari masyarakat. 
Saya tahu, pemerintah sudah melakukan sosialiasi atas RKUHP dan DPR RI telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan masyarakat. Namun, draf RKUHP termutakhir tertanggal 9 November 2022 dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 14 November 2022 menunjukkan bahwa ruang-rang partisipasi yang pemerintah dan DPR RI upayakan masih jauh dari bermakna. Masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan agenda sedari awal, memberikan masukan terhadap isi dan perubahan RKUHP serta proses pengambilan keputusan, dan mendapatkan penjelasan dari pemerintah dan DPR RI tentang mengapa saran dan kritik mereka diterima atau ditolak. 
Draf RKUHP versi 9 November 2022 juga masih mengandung banyak pasal bermasalah. Masih ada pasal-pasal yang berkaitan dengan makar dengan definisi yang tidak sesuai standar-standar internasional, ancaman hukuman mati, ancaman pidana bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, dan lain-lain.
Saya prihatin karena RKUHP - sebuah undang-undang yang akan menjadi dasar untuk seluruh hukum pidana di Indonesia - dirumuskan tanpa keterlibatan bermakna masyarakat dan merujuk pada standar-standar internasional tentang hak asasi manusia. Pengesahan secara tiba-tiba tanpa memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempelajari isi dan dampak draf yang diusulkan pemerintah, serta mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan setiap orang, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan undang-undang.
Oleh karena itu, kami mendesak Ketua dan segenap pimpinan DPR RI untuk: 
<ol>
<li>Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap orang untuk terlibat dalam urusan-urusan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); </li>
<li>Memastikan agar ruang partisipasi bermakna merujuk pada Panduan PBB untuk Negara-Negara tentang Implementasi yang Efektif atas Hak atas Keterlibatan dalam Urusan-Urusan Publik yang menyarankan, diantaranya, agar perwakilan rakyat memberikan informasi tentang proses pengambilan keputusan, memampukan masyarakat untuk terlibat secara aktif sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan yang maksimal, seperti dengan memberikan, meninjau, dan mengutarakan pendapat tentang rancangan dan pemutakhiran sebuah kebijakan, dan membangun sistem pengumpulan, analisa, akomodasi, penghapusan, dan pengarsipan masukan yang transparan; dan </li>
<li>Menunda pengesahan RKUHP sampai kepentingan masyarakat terpenuhi secara utuh di dalamnya dan seluruh pasal memenuhi standar-standar internasional tentang hak asasi manusia. </li>
</ol>
Dengan hormat, 
Warga yang peduli

Ya, saya mau menerima email dari Amnesty International Indonesia

Showing 1 reaction

Bagus Sosroseno published this page 2022-07-19 17:11:43 +0700