DPR RI, tunda pengesahan RKUHP dan buka ruang seluas-luasnya untuk suara masyarakat!

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ramai ditolak pada 2019 kembali diperbincangkan karena pemerintah menargetkan untuk mengesahkannya di bulan Juli 2022. Pada rapat kerja 6 Juli 2022, DPR mengisyaratkan bahwa pembahasan terhadap draf RKUHP dari pemerintah akan dilakukan secara tertutup oleh fraksi-fraksi dan komisi di DPR. Pemerintah sendiri membatasi pembahasan RKUHP tahun ini menjadi hanya 14 isu yang dianggap krusial oleh pemerintah. Padahal, di luar isu krusial pemerintah, masih ada isu-isu lainnya yang bermasalah karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. 

Udah proses perumusan tidak dibuka untuk partisipasi bermakna bagi rakyat, tambah lagi ada banyak isu-isu di dalam draf terbaru yang berpotensi melanggar HAM. DPR RI kok masih tergesa-gesa mengesahkan RKUHP sih?

Di tahun 2019, suara masyarakat sipil berhasil menunda pengesahan RKUHP. Kali ini, kami sekali lagi butuh bantuanmu untuk mendesak DPR RI untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dan menunda pengesahan RKUHP sebelum pasal-pasal bermasalah yang melanggar hak asasi dihapus atau direvisi! 

 

Salam solidaritas, 

Amnesty International Indonesia 

    Recent responses