Saya berkomitmen mendorong pemerintah dan parlemen Republik Indonesia untuk:
Membentuk mekanisme pengaduan polisi yang independen dan dapat menerima pengaduan pelanggaran HAM dari publik.
Memastikan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan efektif oleh badan independen dan tidak memihak terhadap semua dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, khususnya jika pelanggaran tersebut menyebabkan cedera atau kematian.
Mengadili mereka yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan, termasuk yang memiliki tanggung jawab komando, dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional, tanpa menggunakan hukuman mati.
Memberi reparasi kepada para korban pelanggaran HAM.
Merevisi KUHP Militer (UU No. 31/1997) untuk memastikan personel militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM dituntut di hadapan pengadilan sipil yang independen.
Penegakan hukum tidak berarti aparat keamanan berlaku melampaui batas