Rencana pembentukan Omnibus Law pertama kali disebut dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019. Aturan ini antara lain dibuat untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat perluasan lapangan pekerjaan.

Sejak proses pembuatannya, Omnibus Law sudah menimbulkan banyak perdebatan, dari prosesnya yang tidak partisipatif hingga substansinya yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi buruh, pegiat lingkungan, dan pengamat hukum, mengkritik keras rancangan undang-undang baru ini.

Kelompok masyarakat sipil dan akademisi telah menyelenggarakan forum-forum yang membahas substansi RUU Cipta Kerja, namun belum menyasar proses legislasi dan pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia internasional.

 

Agenda:

Jam	Kegiatan
12.00 - 13.00	Makan siang
13.00 - 13.15	Pembukaan dan Perkenalan Moderator
13.15 - 14.15	Pemaparan Materi oleh Pembicara: Susiwijono, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tbc)  George Iwan Marantika, Komite Bilateral Kamar Dagang dan Industri Indonesia Obon Tabroni, Anggota Komisi IX DPR RI (tbc) Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia      6. Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center
14.15 - 14.45	Tanya Jawab
14.45 - 15.00	Penutup, Foto Bersama

 

Posted by Amnesty International Indonesia on ,