Rencana pembentukan Omnibus Law pertama kali disebut dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019. Aturan ini antara lain dibuat untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat perluasan lapangan pekerjaan.

Sejak proses pembuatannya, Omnibus Law sudah menimbulkan banyak perdebatan, dari prosesnya yang tidak partisipatif hingga substansinya yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi buruh, pegiat lingkungan, dan pengamat hukum, mengkritik keras rancangan undang-undang baru ini.

Kelompok masyarakat sipil dan akademisi telah menyelenggarakan forum-forum yang membahas substansi RUU Cipta Kerja, namun belum menyasar proses legislasi dan pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia internasional.

Agenda: